Jakarta (buseronline.com) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap EHS setelah dinyatakan melanggar Kode Etik Profesi Polri.
Dilansir dari laman Humas
Polri, meski demikian, EHS menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang Komisi
Kode Etik Profesi
Polri (KKEP) yang digelar pada 17 November 2026.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh personel tanpa pengecualian.
Menurutnya, penegakan aturan internal tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi
Polri.
"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam
Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes
Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik
Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas pelanggaran tersebut, komisi sidang menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Selain itu, dijatuhkan pula sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan
Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Profesi dan Komisi
Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. "Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.
Terkait pengajuan banding EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dalam Peraturan
Polri Nomor 4 Tahun 2026. Nantinya, Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah dijatuhi sanksi PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.
Sementara itu, sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan setelah kesiapan pemeriksa dari Bidang
Kode Etik Propam
Polri dipastikan.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan langsung persidangan menilai mekanisme sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan.