Jakarta (buseronline.com) - Bareskrim Polri mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dilansir dari laman Humas, pengembangan penyidikan ini dilakukan untuk mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang menikmati keuntungan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto SIK MH mengatakan perkara tersebut bermula dari dugaan penyalahgunaan BBM jenis biosolar yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku diduga memindahkan
BBM bersubsidi dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya,
BBM dipindahkan melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin
Bareskrim Polri, pada 16 November 2026.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyita dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menjelaskan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Penyidikan kemudian dikembangkan ke dugaan
TPPU melalui laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan menerapkan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan tersebut, penyidik menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset untuk menelusuri transaksi keuangan serta aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi SIK SH MH mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan dokumen pembelian
BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan
BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.
BBM tersebut diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain agar aktivitas tersebut terlihat seperti distribusi resmi.
"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.
Ia menegaskan, penyidikan akan terus dikembangkan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.