Tangerang (buseronline.com) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dilansir dari laman KPK, usulan tersebut muncul menyusul persoalan disharmoni hubungan kerja antarkedua pejabat yang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan pembangunan di daerah.
Gagasan itu merupakan salah satu rekomendasi dalam disertasi Setyo berjudul "Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia" yang dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.
Penelitian tersebut mengkaji hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaan, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.
Setyo menilai, perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan personal. Diperlukan mekanisme institusional yang mampu memfasilitasi penyelesaian konflik berdasarkan kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam kajiannya, ia mengungkapkan hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Kondisi tersebut dinilai lebih banyak dipengaruhi persoalan sistem dibandingkan persoalan individu.
"Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai 'pembantu' KDH," ungkap Setyo.
Menurutnya, ketidakjelasan pengaturan hubungan kerja kedua jabatan tersebut dapat memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Bahkan, konflik antarkedua pejabat berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu temuan penting dalam penelitian tersebut adalah ketidakjelasan makna frasa "membantu" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan atau one-ticket election.
Setyo menyebut kondisi tersebut sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas dan memadai oleh hukum.
Apabila ketidakjelasan tersebut terus berulang dan membentuk pola hubungan pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Setyo menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menekankan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun sebagai kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi.
"Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain itu, Setyo mengajukan konsep Proportionality of Democratic Mandate, yaitu gagasan bahwa mandat demokratis harus tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan.