Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menjalankan perusahaan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Dilansir dari laman
KPK, peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua
KPK,
Johanis Tanak, dalam kegiatan "Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI
Jakarta" di Tavia Heritage Hotel,
Jakarta, pada 12 November 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pimpinan BUMD mengenai tata kelola perusahaan, batas kewenangan, serta aspek hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.
Tanak menegaskan, direksi memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai aturan dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi.
"Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi," tegas Tanak.
Menurutnya, setiap keputusan strategis harus berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, peraturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku.
Ia menjelaskan, penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus berjalan beriringan dengan prinsip Business Judgment Rule (BJR).
Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berlandaskan itikad baik, serta bebas dari benturan kepentingan.
Sebaliknya, keputusan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan aturan perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Tanak mencontohkan tindakan direksi yang memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan.
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI
Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah
KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi jajaran pimpinan BUMD mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis.
"Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional," ujar Syaefuloh.