Bandung (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan industri.
Dilansir dari laman Humas
Polri, instruksi tegas tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus menggelar uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota
Bandung, pada 11 November 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.
Di hadapan para pejabat yang hadir, Kapolri secara khusus menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku percaloan yang merugikan pencari kerja.
"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi.
Kapolri mengungkapkan, praktik percaloan tidak hanya terjadi di sekitar kawasan industri, tetapi juga disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Modus tersebut dinilai semakin meresahkan karena membebani masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
Selain merugikan pencari kerja secara ekonomi, praktik pungli dan percaloan juga berpotensi mengganggu iklim investasi serta kepastian hukum di daerah.
Sebagai langkah konkret,
Polri membuka layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 110 yang dapat diakses secara gratis.
Polri juga akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan.