Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya mencegah dan menangani berbagai tindak kejahatan terhadap anak.
Dilansir dari laman Humas
Polri, kerja sama tersebut mencakup penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),
kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.
Penguatan kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan anak melalui pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum.
Kapolri menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, anak-anak harus dijauhkan dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan yang dapat mengancam masa depan mereka.
"Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban," ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, pada 6 November 2026.
Ia menjelaskan,
Polri bersama
KPAI telah melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan melalui pemantauan wilayah dan patroli siber. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan di ruang digital.
Selain TPPO dan kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika juga menjadi perhatian serius karena anak-anak berpotensi menjadi korban sekaligus sasaran jaringan peredaran narkoba.
"Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak," tegasnya.
Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, Polri dan KPAI juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi terpadu bersama kementerian serta dinas terkait. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pertukaran informasi dan menyelaraskan penanganan kasus perlindungan anak antarlembaga.
Sementara itu, Wakil Ketua
KPAI Dr Jasra Putra menyampaikan bahwa perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak.