Jakarta (buseronline.com) - Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran kepolisian menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang melibatkan sejumlah oknum anggota Polri.
Dilansir dari laman Humas
Polri, tujuh pesan tersebut menjadi bentuk dukungan dan kepedulian para purnawirawan terhadap upaya menjaga integritas, kehormatan, serta soliditas institusi kepolisian.
Pesan moral itu disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada 5 November 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PP
Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri beserta jajaran pengurus dan sejumlah senior purnawirawan
Polri.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan para purnawirawan. Ia menilai masukan dari para senior merupakan dukungan moral penting bagi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan sejumlah anggota
Polri tersebut merupakan murni proses penegakan hukum, bukan persoalan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.
"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," tegas Suyudi.
Sementara itu, Bambang Hendarso Danuri menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Namun, PP
Polri mengapresiasi langkah Kapolri yang mengambil tindakan penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.
Menurut Bambang, penanganan perkara tersebut harus dilihat sebagai proses hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum anggota, bukan sebagai persaingan di lingkungan internal kepolisian.
Dalam audiensi tersebut, PP
Polri menyampaikan tujuh pesan moral. Pertama, menyatakan keprihatinan mendalam atas terungkapnya dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi
Polri sebagai tersangka.
Kedua, peristiwa tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota Polri agar senantiasa menjalankan amanah sebagai Bhayangkara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga, mendukung penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat dengan mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta menjunjung profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.
Keempat, mengapresiasi upaya pimpinan Polri dalam menjaga soliditas seluruh anggota untuk menjalankan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Kelima, mendukung penguatan kerja sama dan koordinasi
Polri dengan berbagai instansi, lembaga, badan, serta kementerian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Keenam, menyampaikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian terhadap institusi Polri. PP Polri juga menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian yang disebut mencapai 80 persen dan diharapkan dapat mendukung program Asta Cita pemerintah.