Balige (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Toba bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Sumatera Utara (BPN Sumut) dan BPN Kabupaten Toba menyerahkan 503 sertifikat tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026.
Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Godung HKBP, Laguboti, Kamis (29/10/2026). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan biaya yang lebih terjangkau.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Denny Ardian Lubis, yang hadir mewakili Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Toba terhadap pelaksanaan program PTSL, khususnya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Denny, Pemkab Toba memberikan pembebasan BPHTB hingga 100 persen bagi masyarakat peserta program tersebut.
"Beberapa daerah hanya memberi keringanan 50 persen, ada yang 70 persen untuk pembayaran BPHTB. Bahkan ada satu, dua daerah yang tidak mau bantu. Tapi Pak Bupati justru bantu 100 persen. Jadi BPHTB-nya gratis," ujar Denny.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah tersebut membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah tanpa terbebani biaya BPHTB.
Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, mengatakan pemerintah daerah berencana mengupayakan penambahan kuota bidang tanah dalam program PTSL pada tahun mendatang melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jika memang memungkinkan nantinya untuk tahun depan kita akan support dari APBD menambah jumlah yang nantinya bisa mempermudah sekaligus membantu masyarakat," kata Effendi.
Terkait pembebasan BPHTB yang berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Effendi menegaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong warga mengurus sertifikat tanah.
"Dari tahun-tahun sebelumnya juga program PTSL ini BPHTB-nya nol rupiah karena kita ingin agar masyarakat mau mengurus sertifikat tanahnya," jelasnya.
Kebijakan pembebasan BPHTB mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima sertifikat. Warga mengaku sangat terbantu karena biaya BPHTB untuk pengurusan sertifikat tanah secara mandiri dapat mencapai belasan juta rupiah.
Achmad Bastian Hutahaean, warga Laguboti, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Toba dan BPN atas pelaksanaan program tersebut.
"Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati. Kalau ini saya urus secara mandiri BPHTB-nya bisa sampai belasan juta, tetapi lewat program ini Pak Bupati gratiskan BPHTB. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan juga kepada BPN," ungkap Achmad.
Hal senada disampaikan Nelson Sibarani, warga yang turut menerima manfaat program PTSL. Ia mengaku besarnya biaya BPHTB menjadi salah satu kendala dalam mengurus sertifikat tanah secara mandiri.
"Kalau enggak ada program ini mungkin saya enggak urus sertifikat tanah saya karena BPHTB-nya lumayan besar. Nah, ini kan digratiskan oleh Pemkab Toba. Semoga program seperti ini jalan terus di tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Dengan penyerahan 503 sertifikat tanah tersebut, Pemkab Toba berharap semakin banyak masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengupayakan keberlanjutan program PTSL agar semakin banyak warga dapat mengakses layanan pertanahan dengan biaya yang lebih ringan. (Galung)