Bekasi (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi langkah serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja melalui dialog bersama.
Menurut
Kapolri, komunikasi sejak awal menjadi langkah penting untuk mencari titik temu di tengah perbedaan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha.
Dilansir dari laman Humas Polri, hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 11 September 2026.
Kegiatan bertajuk "Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi" itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
"Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan," kata Sigit.
Kapolri menilai perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha merupakan sesuatu yang wajar. Namun, persoalan hubungan industrial harus sebisa mungkin diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
Menurutnya, penyelesaian tersebut tetap harus mempertimbangkan hak-hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.
Sigit menekankan pentingnya keseimbangan tersebut, terlebih di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang turut berdampak terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia juga mengingatkan pengusaha agar tidak memandang pekerja hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset dan mitra perusahaan.
"Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama," ujarnya.
Di sisi lain, Kapolri menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas iklim investasi. Pemerintah, kata dia, terus mendorong hilirisasi dan investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut perlu didukung kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat.
Kapolri juga meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan apabila terjadi praktik premanisme, pungutan liar (pungli), maupun gangguan keamanan lainnya di kawasan industri.
Polri, tegas Sigit, akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima agar dunia usaha dan investor dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya menciptakan kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan hak pekerja. Pengusaha tetap harus mematuhi peraturan dan memenuhi hak-hak buruh.
"Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang," tegasnya.
Kapolri optimistis sinergi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat memperkuat perekonomian nasional. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas.
Ia berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengisi posisi manajerial dan strategis di berbagai perusahaan.
"Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju," pungkas
Kapolri. (R)