Bekasi (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lainnya yang mengganggu aktivitas dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Dilansir dari laman Humas Polri, penegasan itu disampaikan Listyo Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 11 September 2026.
Dalam kegiatan yang mengusung tema "Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi" tersebut, Kapolri meminta pengusaha segera melaporkan apabila menemukan gangguan keamanan di lingkungan perusahaan.
"Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia," ujar Listyo Sigit.
Konsolidasi akbar tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
Kapolri menilai stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif akan memberikan rasa aman kepada pekerja, mendukung kelancaran operasional perusahaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta program hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Realisasi investasi nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun. Sementara itu, Jawa Barat membukukan realisasi investasi sebesar Rp138 triliun pada periode yang sama.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap capaian tersebut. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar aktivitas industri dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.