Jakarta (buseronline.com) - Polri terus memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Dilansir dari laman Humas
Polri, penguatan layanan tersebut dibahas dalam Forum Tematik Bakohumas
Polri Tahun Anggaran 2026 bertema "Optimalisasi
Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi" yang digelar di Jakarta Selatan, pada 27 Agustus 2026.
Forum tersebut diikuti perwakilan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kementerian dan lembaga.
Sejumlah narasumber dari unsur
Polri, pemerintah, serta pakar kebijakan publik turut membahas pengembangan layanan 110, mulai dari transformasi digital, penguatan operasional, hingga pengelolaan komunikasi dan reputasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra Molly Prabawati MAP mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mampu memberikan respons cepat, penanganan konkret, serta akses yang mudah.
"Layanan Polisi 110 bukan sekadar saluran pengaduan, melainkan salah satu bentuk kehadiran negara yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam," ujarnya.
Molly menilai efektivitas layanan tersebut membutuhkan dukungan pemahaman masyarakat yang luas serta kolaborasi antara kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri Brigjen Pol Dicky Sondani SIK MH menegaskan bahwa layanan 110 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"
Layanan Polisi 110 bukan sekadar nomor telepon, aplikasi, jaringan, atau teknologi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan pertolongan," kata Dicky.
Ia menambahkan, masyarakat yang menghubungi 110 harus memiliki keyakinan bahwa laporan mereka didengar dan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.
Dalam optimalisasinya,
Polri memprioritaskan empat aspek utama, yakni penguatan infrastruktur dan integrasi sistem, penguatan skema operasional dan standar respons, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi publik.
Polri juga menargetkan operator dapat memberikan respons awal terhadap panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik, sementara petugas di lapangan ditargetkan hadir di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit.
Target tersebut membutuhkan sistem yang terintegrasi, operator yang siap, mekanisme penerusan laporan yang cepat, serta koordinasi yang baik dengan personel di lapangan.
Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri Brigjen Pol Dr Indarto SH SSos SIK MSi menjelaskan bahwa layanan 110 tidak berhenti pada penerimaan panggilan.