Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan siber dan mendukung penerapan pemerintahan digital di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan penting seiring semakin banyaknya layanan pemerintahan yang beralih ke sistem digital.
"Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber," kata Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 21 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sumarno didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran. Sementara dari BSSN hadir Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo.
Sumarno menyambut baik kunjungan BSSN dan berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.
Menurutnya, BSSN memiliki kompetensi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai ancaman serta tantangan keamanan siber.
"Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.
Ia menegaskan, upaya menjaga keamanan siber tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama BSSN. Kolaborasi perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi," katanya.
Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mengatakan, BSSN mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan siber, termasuk ketika terjadi insiden siber.
"Bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah," ujar Sulistyo.
Menurutnya, forum tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan yang memiliki ketergantungan terhadap sistem elektronik, seperti sektor kesehatan dan perbankan.