Sumba Timur (buseronline.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.
Dilansir dari laman
KPK, program yang berlangsung selama dua hari tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga anak usia dini.
JNBA menjadi salah satu upaya KPK memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat, KPK mendorong nilai integritas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Sekretaris Jenderal
KPK, Cahya H Harefa menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, karena KPK tidak dapat bekerja sendiri. Melalui partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai integritas dapat tumbuh menjadi budaya yang memperkuat pencegahan korupsi," ujar Cahya.
Ia mengajak masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menjaga semangat antikorupsi. Cahya juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan JNBA di daerah tersebut.
Dukungan terhadap program JNBA turut diberikan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Persiapan kegiatan dilakukan melalui rapat finalisasi yang melibatkan pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani mengatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi dari seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, JNBA menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Pada hari pertama,
KPK memberikan edukasi antikorupsi kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu. Materi yang diberikan diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.