Tarutung (buseronline.com) – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, mengusulkan agar kawasan Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Adiankoting ditetapkan menjadi Hunian Tetap (Huntap). Usulan tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari kawasan Huntap Adiankoting, Senin (6/7/2026).
Rapat evaluasi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sudaryanto, diikuti pemerintah daerah terdampak bencana guna mengevaluasi progres penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Dalam laporannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat 40 kepala keluarga yang menempati Huntara. Seluruh penghuni, kata dia, telah menyatakan kesediaannya untuk menetap di lokasi tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan kawasan itu ditingkatkan statusnya menjadi Huntap.
Selain itu, Bupati melaporkan realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak (BSRR) kategori rusak sedang dan rusak berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Sementara itu, menyusul terbitnya regulasi baru terkait penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, pemerintah daerah kembali melakukan pendataan untuk mengusulkan penerima bantuan yang memenuhi persyaratan.
Bupati juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan Dedi Mulyadi. Namun, pembangunan belum dapat direalisasikan karena lahan milik masyarakat penerima bantuan berada di kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah sehingga tidak diperbolehkan untuk dibangun kembali.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminta arahan dan dukungan BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang nantinya dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak. Menurut Bupati, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi kendala dalam penyediaan lahan secara mandiri.
Lebih lanjut, ia menyampaikan hingga kini masih terdapat sekitar 97 unit Huntap mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berharap usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir dapat kembali diproses guna membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat agar seluruh masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. (Galung)