Jakarta (buseronline.com) - Pengamat politik Boni Hargens menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dalam menangani gelombang aksi unjuk rasa berskala besar yang terjadi pada Juni 2026.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah meningkatnya dinamika politik nasional. Ia menyebut, langkah yang diambil Polri mampu memastikan demonstrasi berlangsung tertib tanpa memicu eskalasi kekerasan yang berarti.
"Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti," kata Boni Hargens dalam keterangannya kepada media di Jakarta.
Boni menjelaskan, pendekatan yang diterapkan Polri mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Dalam negara demokrasi, kata dia, kedua prinsip tersebut seharusnya berjalan beriringan dan tidak saling bertentangan.
Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Kritik publik, menurutnya, merupakan bagian penting dalam memperkaya informasi dan pertimbangan para pembuat kebijakan.
Di tengah meningkatnya aksi demonstrasi pada pertengahan Juni 2026, Boni juga menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Gelombang protes yang terjadi belakangan ini dinilainya sebagai bentuk ekspresi demokratis masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang menuai perdebatan.
Meski demikian, Boni mengingatkan pentingnya melihat situasi secara berimbang. Ia menilai pemerintah saat ini juga menghadapi tantangan besar yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil," ujarnya.
Lebih lanjut, Boni mengatakan ketidakpastian global saat ini memaksa banyak negara melakukan berbagai penyesuaian kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Indonesia, menurutnya, juga menghadapi tantangan serupa di tengah tekanan ekonomi dan perubahan dinamika internasional.
Karena itu, ia berpendapat pemerintah perlu diberikan ruang untuk bekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat tekanan eksternal tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus tetap membuka diri terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
"Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," kata Boni.
Menurutnya, keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat, stabilitas keamanan, dan responsivitas pemerintah menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. (DKI1)