Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat serta mengganggu stabilitas harga dan distribusi pangan nasional, termasuk minyak goreng.
Dilansir dari laman
Kementan, langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai dinamika tata niaga pangan yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan melalui penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi harga di lapangan.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Irham Waroihan mengatakan praktik mafia pangan biasanya muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
"Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat,
mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng," ujar Irham di
Kementan, Senin.
Menurut Irham, pemerintah terus memperkuat tata niaga sawit dan minyak goreng agar distribusi serta pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Domestic Market Obligation (DMO) guna memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Ia menegaskan pengawasan ketat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraih keuntungan yang merugikan masyarakat.
"Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak," katanya.
Kementan juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha guna menjaga stabilitas pangan nasional.
Apabila ditemukan praktik pelanggaran seperti penimbunan dan permainan harga, Kementan memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.
"Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang," tegas Irham.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penindakan terhadap mafia pangan dilakukan tanpa kompromi demi melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional.
"Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan
penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi," ujar Amran.