Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas berbagai isu strategis terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk rencana pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Pertemuan tersebut menyoroti kondisi pesisir Pantura yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan banjir rob karena kenaikan muka air laut. Pemerintah menilai langkah penanganan harus segera dilakukan demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek giant seawall menjadi salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.
"Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana," ujar AHY kepada media usai pertemuan.
Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan tanggul laut, tetapi juga menjadikannya bagian dari strategi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir utara Jawa.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyempurnakan master plan proyek tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
"Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan, dan juga melakukan pengkajiannya," kata Rosan.
Menurutnya, pembangunan giant seawall diharapkan mampu menciptakan kawasan ekonomi baru yang dapat mendorong investasi serta pembangunan daerah di berbagai wilayah Pantura.
"Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant seawall ini," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa yang akan menjadi fokus pembangunan.
Ia menyebut setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam proses pembangunan.
"Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan," ujarnya.
Didit menambahkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas seperti Teluk Jakarta, wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai alternatif awal pelaksanaan proyek giant seawall. Namun, kajian mendalam masih terus dilakukan agar pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
"Untuk 15 segmen ada subsegmennya dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu ada, harus ada kolaborasi. Untuk timelinenya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini dihitung backward planning-nya berapa lama karena harus semua komponen dimasukkan," kata Didit.
Melalui proyek strategis ini, pemerintah berharap perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan investasi, pembangunan ekonomi, dan terciptanya pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Pantai Utara Jawa. (DKI1)