Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas kondisi ekonomi nasional dan stabilitas sektor keuangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menaruh perhatian pada dinamika pasar modal di tengah tekanan global, khususnya terkait arus modal keluar (capital outflow) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa fenomena outflow tidak terlepas dari kondisi global, termasuk faktor geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.
"Terjadi outflow karena faktor geopolitik dan geoekonomi global, serta kebijakan 'higher for longer' dari The Fed. Namun, selama fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, kami optimistis kondisi ini akan berbalik," ujarnya kepada media usai rapat.
OJK, lanjut Friderica, terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global. Upaya tersebut antara lain membuka data kepemilikan saham hingga level 1 persen serta meningkatkan granularitas data dari sembilan menjadi 39 klasifikasi.
Selain itu, OJK juga telah mengungkap data ultimate beneficial owner serta memperkuat ketentuan likuiditas saham melalui pengaturan free float sebagai bagian dari penguatan fundamental pasar modal.
Menurutnya, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini mulai mencerminkan kondisi fundamental perusahaan, seiring berbagai pembenahan yang dilakukan. Ia juga menyinggung potensi dampak dari evaluasi indeks oleh MSCI dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan rebalancing yang dinilai bersifat sementara.
Di sisi lain, OJK mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan jumlah investor domestik. Dalam satu tahun terakhir, jumlah investor pasar modal meningkat sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID). Peningkatan tersebut diharapkan menjadi penopang stabilitas pasar keuangan nasional di tengah volatilitas global.
Rapat terbatas ini menegaskan sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat transparansi, serta membangun sistem keuangan nasional yang lebih tangguh dan berdaya tahan. (DKI1)