Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas perkembangan strategis sektor energi dan pertambangan nasional.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah dinamika harga minyak mentah global dan dampaknya terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Menurutnya, fluktuasi harga tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan energi nasional serta penerimaan negara.
"Yang pertama adalah harga crude terhadap ICP, ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi dan pendapatan negara," ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga membahas penataan sektor pertambangan ke depan. Bahlil menegaskan bahwa arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Penataan tambang ke depan harus dimiliki sebagian besar oleh negara, ini bagian dari implementasi Pasal 33," katanya.
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang eksisting maupun pengembangan proyek baru. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan memperkuat skema kerja sama dengan pihak swasta melalui pola yang lebih adaptif dan menguntungkan negara.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan skema seperti cost recovery dan gross split yang selama ini digunakan dalam sektor minyak dan gas (migas).
"Kita akan mencoba pola-pola seperti pembagian hasil dalam pengelolaan migas untuk diadaptasi dalam kerja sama sektor tambang," jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Bahlil, menekankan bahwa pengelolaan sektor energi dan pertambangan ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga ingin memastikan adanya kedaulatan sumber daya, peningkatan nilai tambah, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor energi dan pertambangan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. (DKI1)