Aceh (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Aceh resmi menjalin kerja sama lintas sektor dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur
Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur
Aceh, Kamis.
Dilansir dari laman Jatengprov, kerja sama ini berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan dan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan hingga dunia usaha.
Ahmad Luthfi menyebut, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari skema collaborative government atau pemerintahan kolaboratif.
Menurutnya, sinergi antar daerah penting untuk saling melengkapi potensi masing-masing demi mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.
"Kita melakukan kerja sama business to business mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah," ujarnya.
Rincian kerja sama tersebut meliputi kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp138,56 miliar. Sektor yang terlibat antara lain ketahanan pangan, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, ketenagakerjaan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain itu, kerja sama terbesar berasal dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai Rp696,2 miliar. Beberapa pihak yang terlibat di antaranya PT JTAB dan PT JPEN dari Jawa Tengah yang bekerja sama dengan PT Pembangunan
Aceh (Pema), serta Bank
Jateng dengan Bank Syariah
Aceh.
Di sektor asosiasi, kolaborasi antara Kadin dan Hipmi dari kedua provinsi mencapai Rp230 miliar. Sementara itu, kerja sama antarkabupaten antara Klaten dan Gayo Lues di bidang pariwisata, budaya, dan industri bernilai Rp1 miliar.
Gubernur
Aceh Muzakir Manaf menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai Jawa Tengah memiliki keunggulan dari sisi jumlah penduduk dan kapasitas pemerintahan yang solid.
"Kita berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Ke depan, komunikasi akan lebih intens, terutama dalam sektor perdagangan dan aparatur negara," kata Muzakir.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kedua daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui sinergi antarprovinsi. (R)