Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penanganan dampak bencana di daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Sosial dan turut didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, serta Plt Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan tersebut mencakup santunan bagi korban meninggal dunia dan luka-luka, jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial, terutama untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh penanganan yang layak dan berkelanjutan," ujar Bupati.
Selain penanganan bencana, pertemuan juga membahas sejumlah program strategis pembangunan daerah. Di antaranya rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui pengajuan perubahan lahan seluas kurang lebih 15 hektare di Desa Pariksabungan, yang merupakan aset bersertifikat milik Pemkab Tapanuli Utara.
Pemkab juga mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, dibahas pula rencana pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten sebagai upaya mempercepat pelayanan sosial terpadu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik inisiatif dan koordinasi aktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai usulan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Tapanuli Utara berharap program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dapat terserap secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat ke depan. (Galung)