Semarang (buseronline.com) - Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai percontohan (pilot project) penguatan kemitraan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir dari laman Jatengprov, keberhasilan implementasi program ini dinilai mampu mendorong sinergi antara sektor perikanan, pelaku UMKM, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus meningkatkan konsumsi ikan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara mengatakan dukungan Jawa Tengah terhadap program MBG tergolong kuat, baik dari sisi jumlah SPPG maupun kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
"Hingga kini sekitar 3.800 SPPG telah beroperasi, dengan capaian pembangunan mencapai 97 persen dari target," ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kemitraan MBG di Ghradhika Bhakti Praja, Senin.
Ia menambahkan, hampir 2.000 SPPG telah mengantongi sertifikasi Sanitasi Laik Higiene (SLHS), ratusan lainnya bersertifikat halal, serta lebih dari 1.300 tenaga chef telah tersertifikasi.
Sejumlah dapur SPPG juga mulai menerapkan standar keamanan pangan berbasis HACCP sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan.
Dari sisi jangkauan, potensi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah mencapai 9,63 juta orang atau hampir 11 persen dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.
Menurut Dandy, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Sekitar 70 persen anggaran program digunakan untuk pembelian bahan pangan, sehingga berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Selain itu, dukungan infrastruktur di Jawa Tengah dinilai memadai dengan terbentuknya lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, di mana sekitar 6.200 di antaranya telah beroperasi.
Hal ini memperkuat konektivitas antara produksi pangan dan kebutuhan SPPG. Dalam penguatan rantai pasok, sektor perikanan menjadi fokus utama.
Komoditas seperti lele, nila, patin, tongkol, dan tuna didorong menjadi menu utama dalam program MBG karena ketersediaannya yang melimpah dan harga yang relatif terjangkau.
Pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah daerah seperti Jepara, Pati, Kebumen, dan Purworejo.
Secara nasional, telah dibangun 65 kampung nelayan dan ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 1.300 lokasi di seluruh Indonesia.
Upaya lain dilakukan melalui pengembangan budidaya ikan dengan sistem bioflok tematik di beberapa wilayah, antara lain Batang, Kendal, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Boyolali.
Di sisi lain, pelaku UMKM menyambut positif penguatan kemitraan tersebut. Pengusaha olahan ikan asal Banyumas, Sri Narsih, mengaku produknya mulai diminati untuk memenuhi kebutuhan SPPG.
"Permintaan meningkat dan kami menambah pasokan bahan baku dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kami berharap kemitraan ini dapat memperluas pasar serta meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Hanung Triyono, menilai potensi perikanan di Jawa Tengah sangat besar karena didukung wilayah pesisir utara dan selatan.
Ia menegaskan, program MBG menjadi momentum untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendorong hilirisasi produk perikanan. Melalui sinergi antar sektor, diharapkan ekonomi lokal semakin kuat dan kualitas gizi masyarakat meningkat. (R)