Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mempercepat target swasembada pangan nasional dari semula empat tahun menjadi hanya satu tahun melalui berbagai langkah strategis dan terintegrasi.
Dilansir dari laman Kementan, kebijakan ini dijalankan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Percepatan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sektor pertanian yang menghadapi berbagai tantangan pada awal pemerintahan, mulai dari penurunan produksi beras, keterbatasan pupuk, hingga kerusakan jaringan irigasi. Selain itu, distribusi sarana produksi juga dinilai belum optimal.
Mentan Amran menjelaskan, arahan percepatan swasembada pangan diberikan langsung oleh Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Baca Juga: Kementan Dorong Hilirisasi Riset, Pakan Probiotik IPB Tingkatkan Produktivitas Ayam
"Bapak Presiden menugaskan agar swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya. Kita siapkan lompatan bersama agar terwujud, petani sejahtera dan masyarakat tersenyum," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Kementan melakukan deregulasi besar-besaran dengan menyederhanakan 547 regulasi, termasuk mencabut 291 aturan yang dinilai menghambat. Pemerintah juga menerbitkan 28 regulasi strategis untuk mempercepat produksi pangan nasional.
Di sektor pupuk, pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton serta menurunkan harga hingga 20 persen. Akses petani juga dipermudah dengan penggunaan KTP sebagai syarat penebusan pupuk, menggantikan sistem sebelumnya yang dinilai menyulitkan.
Selain itu, pembangunan tujuh pabrik pupuk baru dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Dari sisi anggaran, Kementan melakukan efisiensi sebesar Rp3,8 triliun yang dialihkan ke program produktif seperti penyediaan benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian.
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui optimalisasi lahan hingga 5 juta hektare, program pompanisasi pada 1 juta hektare lahan tadah hujan, serta pencetakan sawah baru hingga 3 juta hektare, termasuk di Kalimantan Tengah.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur dengan membangun dan merevitalisasi 61 bendungan serta memperbaiki jaringan irigasi yang sebelumnya mengalami kerusakan signifikan.