Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2026-2030.
Momentum strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin, sekaligus peluncuran Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama di Indonesia yang mengintegrasikan peran dunia usaha dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Sistem ini secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap. Dalam sambutannya, dilansir dari laman Sumutprov, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026-2030 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana aksi berbasis data dan evidence-based policy, yang memastikan pembangunan Sumut inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi dengan prinsip No One Left Behind.
"Kami ingin pembangunan di Sumut tangguh dan berkelanjutan, dengan pendekatan Build Forward Better, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur," ujar Sulaiman.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026-2030. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan 2,82-3,82 persen, serta pengangguran terbuka 4,75 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diharapkan terus meningkat. "SDGs bukan agenda tambahan, tetapi kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.
Peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.
Hingga kini, 199 pelaku usaha telah terdaftar, dengan target 500 UMKM pada 2026. Jepang dijadikan rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.
Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, mengapresiasi inisiatif ini dan menilai sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. "Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri pula perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Sumut dalam mendorong integrasi dunia usaha untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara nyata dan terukur. (R)