Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil mengungkapkan bahwa hingga 28 Februari 2026 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 T, dengan pertumbuhan 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).Ia menyoroti lonjakan signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh hingga 97 persen, didorong oleh meningkatnya transaksi ekonomi masyarakat.“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat tetap bergerak,” ujar Suahasil dalam pemaparannya di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu.Dilansir dari laman Kemenkeu, Suahasil menjelaskan bahwa empat sektor utama masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak nasional, yakni industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak.Sejalan dengan kuatnya pendapatan negara, pemerintah juga melakukan percepatan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026. Hingga akhir Februari, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp493,8 T, meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Salah satu pendorong utama peningkatan belanja negara adalah pelaksanaan program Program Makan Bergizi Gratis. Hingga 9 Maret 2026, program tersebut telah menjangkau 61,6 juta penerima manfaat, yang terdiri dari sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia.Total serapan anggaran untuk program tersebut telah mencapai Rp44 T.Kementerian Keuangan juga melaporkan realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tahun 2026.Hingga 10 Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 T atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 T.“Kami mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR agar seluruhnya dapat tersalurkan sebelum hari raya,” kata Suahasil.Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price yang mengalami volatilitas akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Harga minyak sempat menyentuh level di atas 100 dolar AS per barel sebelum kembali berfluktuasi.Suahasil menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui kebijakan subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak fluktuasi harga global.Dalam bidang kepabeanan, pemerintah mencatat peningkatan signifikan dalam penindakan rokok ilegal. Frekuensi penindakan meningkat dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 kasus pada 2026.Jumlah rokok ilegal yang berhasil disita juga meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 369 juta batang.Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp147,7 T. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Untuk mendukung pemulihan di wilayah tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 T yang akan disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat sepanjang tahun 2026. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting