Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Tengah untuk terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) guna memantapkan posisi provinsi ini sebagai penumpu dan lumbung pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara pelepasan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu malam.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” ujar Luthfi dalam sambutannya.
Menurutnya, ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah hingga tingkat kabupaten/kota dan desa. Oleh karena itu, sinergi bersama para pemangku kepentingan harus terus diperkuat guna menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.
Selama satu tahun menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri dinilai telah membantu menyelesaikan sejumlah persoalan di berbagai daerah, termasuk penguatan lahan sawah dilindungi yang menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah.
Selain sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN dalam mendukung investasi. Kepastian hukum hak atas tanah bagi investor menjadi elemen penting dalam realisasi investasi, dengan tetap menjaga agar lahan sawah dilindungi tidak dialihfungsikan.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui nota kesepakatan Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Agraria, Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Realisasi sertifikasi LP2B pada 2025 mencapai sekitar 240 bidang, masing-masing 80 bidang di Blora, 80 bidang di Wonosobo, dan 80 bidang di Cilacap. Secara kumulatif, periode 2023–2025 tercatat 5.331 bidang di 22 kabupaten telah tersertifikasi.
Untuk tertib administrasi pertanahan, capaian 2024–2025 mencapai 160 bidang. Selain itu, terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Temanggung, serta penetapan lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Adapun capaian Gugus Tugas Reforma Agraria selama 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang, terdiri atas 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes. Sementara penataan akses reforma agraria (ARA) menyasar 3.700 kepala keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, dilansir dari laman Jatengprov, Lampri menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan Pemprov Jateng dan Forkopimda yang dinilai membantu pelaksanaan program ATR/BPN. Selama satu tahun terakhir, ATR/BPN Jateng berhasil menyelesaikan lebih dari 2.000 kualitas data bidang tanah kelas 4, 5, dan 6 atau dikenal sebagai KW 456.
KW 456 merupakan sertifikat tanah yang terbit pada periode 1961–1967 dan belum dilengkapi peta kadaster, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau praktik mafia tanah.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” kata Lampri.
Sebagai informasi, Lampri selanjutnya mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Sementara jabatan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah kini diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Upaya menjaga lahan sawah dilindungi dan memperkuat kepastian hukum pertanahan tersebut diharapkan semakin memantapkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional sekaligus daerah yang kondusif bagi investasi berkelanjutan. (R)