Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai rencana, terukur, serta tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar di Jakarta, Senin.Hingga 31 Januari 2026, dilansir dari laman Kemenkeu, realisasi pembiayaan APBN tercatat sebesar Rp105,06 T atau setara 15,2 persen dari target pembiayaan tahun 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Januari 2025, yang mencapai 29,6 persen dari target.Sementara itu, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp127,3 T atau 15,3 persen dari target APBN 2026. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan realisasi pembiayaan utang pada Januari 2025 yang mencapai 23,7 persen dari target.“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” ujar Wamenkeu Juda.Ia menjelaskan, pembiayaan utang pada awal 2026 sebagian besar didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan dan ketidakpastian global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai masih solid dan menunjukkan kepercayaan investor yang kuat.Pada tiga kali lelang Surat Utang Negara (SUN) pertama di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat sebesar 2,2 kali. Sementara itu, untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali. Selain itu, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga terjaga pada level yang stabil.“Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Hal tersebut juga terlihat dari yield yang relatif stabil. Ke depan, stabilitas pasar SBN akan terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia,” jelasnya.Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi pada tahun 2026 sebesar Rp203 T. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani.Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp22,73 T. Dana tersebut terutama digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, yakni Perum Bulog, dalam rangka penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 M yang berasal dari pelunasan Pembiayaan PEN Daerah.“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi ini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan terhadap sektor pertanian dan pangan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau,” pungkas Wamenkeu Juda.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pengelolaan APBN secara pruden, adaptif, dan berkelanjutan guna mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting