Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menegaskan bahwa minyak goreng tidak boleh langka maupun dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kebayoran, Jumat.Dalam sidak tersebut, dilansir dari laman Kementan, ditemukan minyak goreng rakyat merek MinyaKita dijual di atas HET. Produk yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter, nyatanya dijual hingga Rp19.000 per liter. Temuan ini langsung ditindaklanjuti Mentan Amran dengan memerintahkan aparat menelusuri hingga tingkat distributor dan produsen."Ini minyak goreng tertulis 15.700. Tapi dijual tadi 19.000. Ini kami minta Pak Dirkrimsus, aku serahkan ini diproses hukum, segel unit usahanya. Tapi jangan pak penjual pengecernya enggak boleh. Ini akan ditelusuri," tegas Mentan Amran.Sebagai bukti dan bagian dari proses penelusuran, Mentan Amran bahkan membeli dua kantong MinyaKita untuk dijadikan barang bukti. "Aku beli tadi sengaja dua supaya ini jadi barang bukti, ditelusuri sampai ke distributor besar dan perusahaan, jangan dilepas. Pak diumumkan kalau sudah diproses," ujarnya.Mentan Amran menekankan bahwa secara global mekanisme supply and demand untuk komoditas sawit dan crude palm oil (CPO) berjalan normal. Namun, anomali harga di dalam negeri tidak dapat dibenarkan, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia.“Untuk komoditas sawit atau CPO dunia, hukum ekonomi supply dan demand berlaku. Tapi di Indonesia muncul anomali. Kita produsen terbesar dunia, kontribusi 58% produksi global dan 56% ekspor dunia, bahan bakunya melimpah, tapi harga minyak goreng naik. Ini yang harus kita luruskan,” ujarnya di hadapan pedagang dan aparat penegak hukum.Dengan dominasi tersebut, ia menegaskan tidak ada alasan minyak goreng menjadi mahal di dalam negeri. “Kekuatan produksi sawit nasional harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.Mentan Amran juga menekankan pemerintah tidak berniat mengganggu pelaku usaha, tetapi seluruh sektor pangan wajib mematuhi regulasi, terutama saat bulan Ramadan ketika kebutuhan meningkat."Kami tidak mau berniat ganggu seluruh pengusaha. Ayo cari rezeki tetapi jangan mengganggu pemerintah, jangan mengganggu rakyat, jangan mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan," tegasnya.Ia kembali mengingatkan bahwa tidak ada alasan pihak manapun menaikkan harga minyak goreng di dalam negeri."Kita mengekspor minyak ke seluruh dunia. Kenapa naik? Enggak ada alasan minyak goreng naik di Indonesia. Enggak boleh diberi ampun. Bagi orang yang ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan itu harus ditindak," pungkasnya.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai US$24,42 M, meningkat 21,83 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$20,05 M. Angka ini menegaskan kekuatan sawit Indonesia sebagai tulang punggung pasar global.Mentan Amran menegaskan, kekuatan tersebut harus dirasakan langsung oleh rakyat. Minyak goreng tidak boleh langka dan tidak boleh mahal di negeri produsen utama sawit dunia.Dengan pengawasan distribusi ketat, operasi pasar berkelanjutan, serta penegakan hukum tegas, stabilitas harga dan ketersediaan pangan dipastikan tetap terjaga demi melindungi masyarakat. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting