Surakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah dengan menggelar Dialog Kemenkeu Satu, Kamis.Dalam agenda tersebut, dilansir dari laman Kemenkeu, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis.Menurut Wamenkeu, kebutuhan organisasi ke depan menuntut integrasi kerja yang lebih solid antarunit agar pelaksanaan kebijakan fiskal semakin efektif dan responsif.“Dua pesan yang ingin saya sampaikan. Satu, cross-function. Kedua, koordinasi lintas unit. Saya minta dipererat pembicaraan di tingkat antarunit sehingga bisa dikonsolidasikan terus,” ujar Suahasil.Selain dialog internal, Wamenkeu juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya memahami perjalanan panjang reformasi perbendaharaan negara sekaligus arah transformasi kelembagaan ke depan.Ia menjelaskan, modernisasi perbendaharaan telah berjalan seiring reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai tulang punggung operasional. Ke depan, sebagian besar proses kerja perbendaharaan akan semakin terotomatisasi berbasis sistem digital.“Saya rasa tugas dari perbendaharaan kita akan berevolusi. Karena yang bagian angka selesai. Kita nggak perlu lagi staf yang kemudian kerjanya hanya mengalikan pakai kalkulator. Tulang punggungnya adalah teknologi informasi yang Anda gunakan,” kata Suahasil.Ia menambahkan, saat ini jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekitar 6.000 orang, menurun dibandingkan 15 tahun lalu, meskipun pengelolaan APBN kini memiliki skala dan kompleksitas yang jauh lebih besar.Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa modernisasi bukan semata-mata soal digitalisasi, tetapi juga perubahan peran institusi perbendaharaan dalam pengelolaan ekonomi nasional.Transformasi kelembagaan DJPb diarahkan menuju konsep Indonesian Treasury yang modern, dengan peran yang lebih strategis.“Kita mulai memikirkan transformasi kelembagaan dan institusional Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi Indonesian Treasury yang modern. Tugas dari Perbendaharaan bukan hanya sekadar menjadi kasir, tapi dia juga adalah pengelola ekonomi. Dia adalah regional chief economist, mempelajari perekonomian tempat dia berlokasi, menjadi financial advisor bagi pemerintah daerah,” jelasnya.Menurut Wamenkeu, integrasi pengelolaan treasury, penguatan fungsi analisis ekonomi regional, serta kolaborasi lintas fungsi menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.Kementerian Keuangan menilai transformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi internal merupakan langkah strategis agar pengelolaan APBN tetap adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting