Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sektor perpustakaan sebesar Rp17,6 M pada tahun anggaran 2026. Kucuran anggaran dari pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi penguat program peningkatan literasi masyarakat di wilayah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebut anggaran tersebut merupakan amanah besar yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas.
“Besar atau kecilnya anggaran itu sama-sama amanah. Semua harus dipertanggungjawabkan” ujar Sumarno saat menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertema Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah adalah rendahnya minat baca masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan DAK Nonfisik untuk perpustakaan dinilai penting guna memperkuat berbagai program literasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi dukungan anggaran, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui budaya membaca.
“DAK ini merupakan bagian dari program pusat yang dilaksanakan di daerah. Maka harus menjadi sarana penyelarasan program dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional dengan program daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, dilansir dari laman Jatengprov, penyerahan DAK Nonfisik sektor perpustakaan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Aminudin Aziz kepada Sekda Jateng Sumarno. Penyerahan tersebut turut disaksikan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati.
Aminudin menjelaskan, skema penentuan DAK Nonfisik 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis proposal dari daerah, kini mekanismenya lebih menekankan aspek keadilan fiskal agar distribusi anggaran lebih merata.
“Kebijakan ini kami ambil agar keadilan benar-benar dirasakan. Jangan sampai daerah yang tidak terakreditasi dan tidak punya anggaran justru tidak bisa menjalankan kegiatan apa pun,” ujar Aminudin.
Ia berharap kebijakan baru tersebut dapat mendorong seluruh daerah, termasuk Jawa Tengah, semakin aktif mengembangkan layanan perpustakaan dan arsip sebagai fondasi peningkatan literasi nasional. (R)