Bogor (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Kamis, untuk membahas percepatan program penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu membicarakan sejumlah langkah strategis pemerintah pusat dalam mengakselerasi penyediaan hunian layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menerima laporan langsung dari Menteri PKP terkait perkembangan proyek-proyek perumahan bersubsidi yang tengah dipersiapkan pemerintah.“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang. Dalam pertemuan lebih dari satu jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan,” ujar Teddy dalam keterangan kepada media.Salah satu agenda yang dilaporkan adalah pelaksanaan land clearing atau pembersihan lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.Selain itu, pemerintah juga telah merampungkan rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Proyek ini dirancang terintegrasi dengan fasilitas publik dan pusat kegiatan ekonomi.Menurut Teddy, lokasi pembangunan dipilih secara strategis karena dekat dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran, pabrik, serta akses jalan utama, sehingga memudahkan mobilitas warga.“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ungkapnya.Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah, kata Teddy, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melakukan penyederhanaan proses perizinan agar proyek dapat berjalan lebih cepat dan efisien.“Presiden melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi serta pemangkasan segala macam bentuk perizinan dan biaya pengurusan administrasi,” jelas Teddy.Langkah tersebut menegaskan orientasi pemerintahan Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan di tingkat perencanaan, tetapi juga mengawal langsung pelaksanaan di lapangan agar manfaat program perumahan dapat dirasakan masyarakat secara nyata. (DKI1)
Editor
: Dirgahayu Ginting