Bandung Barat (buseronline.com) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah permanen untuk mencegah bencana longsor berulang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, melalui penataan pola tanam dan tata kelola lahan berbasis kemiringan wilayah.
Upaya tersebut ditegaskan Mentan saat meninjau langsung lokasi bencana pada Rabu. Ia menyatakan, daerah dengan lereng curam tidak lagi cocok ditanami hortikultura, melainkan perlu dialihkan ke tanaman tahunan atau perkebunan yang memiliki sistem perakaran kuat agar mampu menahan erosi dan memperkuat struktur tanah.
Menurut Amran, dilansir dari laman Kementan, pendekatan ini menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga mitigasi permanen demi melindungi masyarakat, petani, serta keberlanjutan lingkungan.
“Kami minta Pak Bupati, kami bersama Komisi IV, Pak Rajiv, kebetulan dapilnya di sini. Kami akan mengganti tanaman hortikultura di daerah kemiringan tajam. Itu kita ganti menjadi tanaman perkebunan. Contoh kelapa, kopi, alpukat. Ini sudah ada anggarannya,” tegas Amran.
Ia menjelaskan, perubahan pola tanam akan disesuaikan dengan tingkat kemiringan lahan. Wilayah dengan kemiringan 20 hingga 45 derajat dinilai berisiko tinggi jika ditanami hortikultura karena akar tanaman relatif dangkal dan tidak cukup kuat menahan tanah saat hujan deras.
Sebaliknya, tanaman tahunan seperti kopi, kelapa, dan alpukat memiliki akar lebih dalam sehingga mampu mengurangi potensi erosi dan longsor.
“Kemiringannya 20 derajat, 30 derajat, apalagi 45 derajat. Daerah-daerah yang landai kita tanami hortikultura, jadi kita bagi. Kalau tanaman tahunan, itu akarnya bisa dalam sehingga mencegah erosi dan longsor,” ujarnya.
Amran menambahkan, program tersebut akan segera direalisasikan setelah adanya usulan resmi dari pemerintah daerah setempat.
“Nanti kami tinggal tunggu usulan dari Pak Bupati, Pak Gubernur. Insyaallah kita akan bergerak cepat. Karena kalau ini tidak dilakukan, akan terjadi lagi berikutnya. Ini sangat rawan, terutama yang kemiringan,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperluas pengembangan tanaman perkebunan secara nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk program penanaman sekitar 870 ribu hektare tanaman perkebunan di berbagai daerah, dengan prioritas wilayah rawan bencana.
“Anggaran kita ada, cukup besar dari Bapak Presiden. Bapak Presiden perintahkan ada tanaman perkebunan kurang lebih 870 ribu hektare seluruh Indonesia. Khusus daerah-daerah rawan bencana, kita prioritaskan,” tambahnya.
Meski demikian, Amran memastikan perubahan pola tanam tidak akan mengurangi pendapatan petani. Selama masa transisi, petani tetap dapat menanam hortikultura secara tumpang sari atau disisipkan dengan tanaman perkebunan agar penghasilan tetap berjalan.
“Pendapatannya tetap ada, disisip dengan tanaman perkebunan. Setelah 2–3 tahun berhasil, misalnya kopi sudah produksi, hortikultura bisa dikurangi. Pendapatannya digantikan dengan kopi,” jelasnya.
Melalui penataan tata guna lahan, mitigasi berbasis kemiringan lereng, serta dukungan pendapatan petani, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya mengubah pendekatan dari sekadar tanggap darurat menjadi solusi permanen guna mencegah longsor berulang dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. (R)