Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki kecukupan anggaran untuk melunasi pekerjaan pembangunan tahun 2025 yang hingga kini belum terbayarkan dengan total nilai mencapai Rp621 M.
Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menjelaskan bahwa sumber dana pelunasan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang secara rutin masuk ke kas daerah Pemda Provinsi Jawa Barat setiap hari.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah terus menunjukkan tren positif, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ujar KDM di Bandung, Kamis.
KDM menegaskan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 M tersebut akan dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Pemda Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu akan melakukan audit menyeluruh terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para penyedia jasa.
Melalui proses audit tersebut, dilansir dari laman Humas Jabar, pemerintah daerah akan memastikan kualitas pekerjaan, apakah masuk dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
“Pembayaran akan dilakukan setelah diaudit. Dari situ akan terlihat kualitas pekerjaannya. Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegas KDM.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjamin hasil pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, KDM juga mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang telah maupun sedang dilaksanakan. Masyarakat dipersilakan menyampaikan kritik, masukan, dan saran melalui berbagai kanal media sosial.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Ini penting sebagai kontrol bersama agar pembangunan di Jawa Barat benar-benar berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.
Dengan keterlibatan publik dan pengelolaan anggaran yang transparan, Pemda Provinsi Jawa Barat berharap seluruh pekerjaan pembangunan dapat diselesaikan secara optimal serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (R)