Jakarta (buseronline.com) - Mengawali pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, dilansir dari laman Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memperkuat koordinasi internal melalui kunjungan kerja dan dialog langsung dengan jajaran pimpinan serta pegawai di sejumlah unit eselon I Kementerian Keuangan, Jumat.Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan solid, terarah, dan optimal sejak awal tahun, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program dan kebijakan fiskal dengan prioritas pembangunan nasional.Kunjungan pertama dilakukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Suahasil membahas strategi pengelolaan anggaran agar tetap terjaga secara optimal, responsif terhadap dinamika ekonomi, serta mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.Agenda selanjutnya berlanjut ke Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTII). Di unit ini, Wamenkeu mendiskusikan Grand Design Transformasi Kementerian Keuangan, khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan berkelanjutan.Di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Suahasil Nazara turut membahas outlook realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025, serta penyesuaian skema TKD Tahun 2026 agar lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu membahas tindak lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk penyusunan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penugasan khusus, serta tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara.Rangkaian kunjungan kerja ditutup di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Di unit ini, Wamenkeu mengikuti diskusi bersama jajaran pegawai yang mulai menyelaraskan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan arahan serta program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Selain itu, diskusi juga difokuskan pada upaya efisiensi pengelolaan anggaran yang telah diterapkan sepanjang tahun 2025. Efisiensi tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan selama tahun 2026, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan efektivitas belanja negara.Melalui penguatan koordinasi internal sejak awal tahun, Kementerian Keuangan diharapkan mampu mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting