Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama jajaran Kabinet Merah Putih serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa.
Dalam rapat tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mencairkan dana darurat dengan total nilai mencapai Rp268 M untuk mendukung penanganan awal dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini merupakan perintah langsung Presiden. Total dananya Rp268 M untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Program Presiden ini sebesar Rp4 M per kabupaten/kota dan Rp20 M per provinsi, dan seluruhnya sudah dicairkan,” ujar Menkeu Purbaya.
Selain itu, Menkeu mengungkapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 T pada 18 Desember 2025, termasuk alokasi Rp650 M khusus untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera.
“Per hari ini, dana siap pakai yang masih tersedia sebesar Rp1,51 T. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB menyelesaikan proses administrasinya, dana tersebut bisa langsung dicairkan. Uangnya tersedia, tinggal dipercepat,” tegasnya.
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran pemerintah dapat segera disalurkan sepanjang proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dibebankan ke kami melalui BNPB. Dananya masih tersedia Rp1,51 T. Jadi kalau bisa dipercepat pembangunannya, silakan dipercepat,” ujarnya.
Dilansir dari laman Kemenkeu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bersinergi dengan BNPB, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk memastikan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan optimalisasi dana siap pakai tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal. (R)