Jakarta (buseronline.com) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Senin.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
Dalam kunjungannya, Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengawal pelaksanaan APBN agar tetap berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terus menjaga kinerja pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.
“Ini yang dikerjakan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia, di seluruh KPPN. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita mengunjungi KPPN untuk memastikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, sekaligus menyemangati teman-teman yang menjaga dan menjalankan APBN sampai dengan akhir tahun,” ujar Suahasil Nazara.
Menurutnya, peran KPPN sangat strategis sebagai ujung tombak penyaluran belanja negara dan pengelolaan kas negara, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kinerja yang konsisten dan profesional menjadi kunci agar APBN mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pembangunan nasional.
Wamenkeu Suahasil juga menekankan bahwa APBN harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai program prioritas pemerintah, APBN diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Oleh karena itu, pengelolaan APBN di daerah harus selalu berorientasi pada hasil dan dampak yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam menghadapi Tahun Anggaran 2026, Suahasil Nazara mengarahkan agar pengelolaan APBN di wilayah Jawa Barat tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).
Sebagai RCE, Kanwil DJPb Jawa Barat diharapkan mampu memahami dan menganalisis dinamika perekonomian regional secara komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang kontekstual, sekaligus mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah.
Melalui kunjungan kerja ini, Wamenkeu Suahasil Nazara berharap jajaran KPPN Bandung I dan KPPN Sumedang terus menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya demi memastikan APBN terus menjadi instrumen yang andal dalam mendukung pembangunan nasional. (R)