Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan kebijakan kompensasi bagi pemilik dan pengemudi angkutan kota (angkot) di kawasan wisata Puncak, Bogor, yang diminta menghentikan operasional sementara selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.Kebijakan ini diterapkan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan Puncak yang kerap mengalami kepadatan parah saat musim liburan panjang.Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kompensasi akan diberikan kepada pemilik angkot, sopir utama, dan sopir cadangan yang melayani rute menuju dan dari kawasan Puncak, baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur.“Kebijakan ini akan diberlakukan kembali, seperti yang pernah kita lakukan saat mudik Idulfitri 2025,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, Selasa.Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional angkot merupakan bagian dari strategi manajemen lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan yang meningkat signifikan selama libur Nataru.Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Diding Abidin menambahkan, kompensasi diberikan sebagai pengganti pendapatan para sopir angkot yang tidak dapat beroperasi selama masa kebijakan berlangsung.Kompensasi akan diberikan selama empat hari, yakni pada 24–25 Desember 2025 dan 30–31 Desember 2025. Selama periode tersebut, seluruh angkot di jalur wisata Puncak diminta untuk tidak beroperasi.“Besaran kompensasi yang disiapkan sebesar Rp200 ribu per orang per hari. Jadi setiap penerima akan memperoleh total Rp800 ribu selama empat hari,” jelas Diding.Ia mengungkapkan, total penerima kompensasi untuk angkot di kawasan Puncak mencapai 1.825 orang, yang terdiri atas pemilik angkot, sopir utama, dan sopir cadangan.Tak hanya menyasar angkot, Pemprov Jawa Barat juga berencana menerapkan kebijakan serupa bagi moda transportasi tradisional di sejumlah daerah lain.Kompensasi akan diberikan kepada pengemudi delman dan becak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.“Total delman dan becak yang akan menerima kompensasi kurang lebih sebanyak 1.470 unit di enam daerah tersebut,” kata Diding.Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Dishub Jawa Barat akan melakukan pengawasan dan monitoring langsung selama masa libur Nataru.Pengawasan ini bertujuan memastikan angkot, becak, dan delman penerima kompensasi benar-benar berhenti beroperasi sesuai ketentuan.“Kita akan monitoring apakah mereka benar-benar berhenti beroperasi setelah diberikan kompensasi. Itu akan terbaca,” tegasnya.Kebijakan penghentian sementara angkutan dan pemberian kompensasi ini terbukti efektif saat mudik Idulfitri 2025 lalu. Data Dishub Jawa Barat mencatat peningkatan signifikan kecepatan rata-rata kendaraan di sejumlah jalur padat.Pada lintas Garut–Bandung melalui Limbangan–Malangbong, kecepatan kendaraan meningkat menjadi 20–30 kilometer per jam dari sebelumnya 10–20 kilometer per jam pada 2024. Sementara lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 kilometer per jam dari sebelumnya 20–30 kilometer per jam.Pemprov Jawa Barat berharap kebijakan serupa pada libur Nataru 2026 dapat kembali memperlancar arus lalu lintas, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta tetap melindungi pendapatan para pelaku transportasi lokal melalui skema kompensasi yang adil. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting