Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.Penegasan itu disampaikan KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—saat membuka The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu.Dalam paparannya, KDM menjelaskan bahwa Jawa Barat mengakselerasi berbagai agenda strategis untuk menopang target nasional tersebut. Upaya itu meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja, hingga pengendalian konsumsi masyarakat yang tidak produktif.“Akselerasi ekonomi ini mencakup empat hal: satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, tiga mendorong pendidikan agar terhubung dengan dunia kerja, dan keempat menekan angka konsumsi publik yang tidak produktif,” ujar KDM.Gubernur KDM menekankan perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun lembaga keuangan, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyoroti persoalan akses pembayaran listrik masyarakat Jawa Barat yang sampai saat ini belum dapat dilayani oleh Bank BJB.“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini bank bjb belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar agar bisa menjadi tempat pembayaran listrik warga,” tegasnya.Di sektor pangan, KDM menegaskan pentingnya peningkatan produksi komoditas strategis seperti telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras. Menurutnya, investasi di sektor pertanian harus diperluas untuk meningkatkan produktivitas lahan dan ketahanan pangan daerah.“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.Dalam kesempatan itu, KDM juga menyampaikan kritik konstruktif terkait ketimpangan fiskal. Ia menilai banyak perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat membayar pajak di daerah lain berdasarkan alamat kantor pusat, bukan lokasi industri. Hal tersebut menyebabkan Jawa Barat tidak memperoleh porsi bagi hasil yang sesuai kontribusinya.“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ungkapnya.KDM juga menekankan bahwa desa-desa yang menjadi lokasi industri harus mendapatkan prioritas pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan agar mampu tumbuh menjadi desa produktif dan mandiri secara fiskal.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada Kuartal III 2025 mencapai 5,20 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.KDM menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti efektivitas kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pelaku usaha.“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya, ada kinerja kolaboratif yang berjalan simultan,” ujar KDM.Ia menilai tren positif itu didukung pembangunan infrastruktur yang masif, meningkatnya investasi, dan penguatan aktivitas produksi.KDM memproyeksikan berbagai pembangunan yang tengah dikebut akan memberikan dampak signifikan pada 2026, terutama pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas produksi industri.“Kita optimistis, manfaat pembangunan infrastruktur akan terasa nyata mulai tahun depan,” pungkasnya. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting