Bandung (buseronline.com) - Provinsi Jawa Barat mencatat prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data terbaru per 17 Oktober 2025, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 66,29 persen.Selain itu, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 73,34 persen, menunjukkan keseimbangan antara kinerja belanja dan penerimaan daerah.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tidak menunda penggunaan anggaran, melainkan memutarkannya untuk membiayai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.“Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” ujar Herman melalui akun Instagram pribadinya, @hermansuryatman, Sabtu (25/10/2025).Herman menegaskan, percepatan realisasi APBD merupakan strategi efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) yang berkelanjutan.Lebih lanjut, Herman menjelaskan empat langkah utama yang ditempuh Pemprov Jabar untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pertama, melalui percepatan penyerapan APBD, seperti yang kini menjadi prioritas. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran mempercepat perputaran uang di masyarakat dan memperkuat daya dorong pembangunan.Kedua, dengan mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga kuartal III tahun 2025, nilai investasi di Jawa Barat telah menembus Rp77,1 T, dan secara kumulatif dari Januari–September 2025 mencapai Rp218,2 T, menjadikan Jawa Barat provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia.“Kalau dari Januari–September 2025 sudah menembus angka Rp218,2 T. Paling tinggi di Indonesia,” tegasnya.Ketiga, menjaga tingkat konsumsi masyarakat agar tetap tinggi melalui pengendalian inflasi. Saat ini, inflasi Jawa Barat tercatat di angka 2,19 persen, yang dinilai masih terkendali dan mendukung stabilitas harga barang kebutuhan pokok.“Inflasi terkendali, Insya Allah harga-harga terjangkau sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ujungnya tingkat konsumsi masyarakat besar,” jelas Herman.Keempat, memperkuat sektor ekspor dan impor. Pada triwulan II 2025, nilai ekspor Jawa Barat ke berbagai negara mencapai USD18 M, sementara nilai impor hanya USD6 M, sehingga terjadi surplus perdagangan sebesar USD12 M.“Ini bukti bahwa Pemdaprov Jabar serius dalam melakukan pembangunan,” pungkas Herman.Dengan capaian tersebut, Jawa Barat kembali menunjukkan posisinya sebagai provinsi paling produktif dan efisien dalam pengelolaan APBD.Kinerja ini sekaligus menjadi indikator kuat bahwa kebijakan ekonomi daerah berjalan selaras dengan upaya nasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting