Bogor (buseronline.com) - Keterbatasan ketersediaan lahan di Jawa Barat menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan program Satu Juta Rumah melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis.Rakor tersebut diikuti oleh sembilan pemerintah kota di Jawa Barat, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan sejumlah solusi terkait kendala lahan yang menghambat pembangunan perumahan rakyat.Menurut Dedie, Pemkot Bogor menawarkan pemanfaatan aset daerah serta lahan yang dikuasai oleh Satgas BLBI DJKN Kementerian Keuangan sebagai alternatif untuk lokasi pembangunan rumah. Selain itu, Dedie juga menyarankan agar hak guna usaha (HGU) yang tidak lagi aktif digunakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program perumahan.“Banyak alternatif jalan keluar yang bisa dilakukan agar pemenuhan perumahan dan permukiman ini dapat segera terealisasi seperti yang diharapkan semua pihak,” ujar Dedie.Ia juga menambahkan, Pemkot Bogor dan sejumlah pemerintah daerah lainnya mengusulkan inovasi kreatif, salah satunya pemanfaatan aset pemerintah daerah dengan mengombinasikan fungsi pasar dan rumah susun (rusun) sebagai solusi efisien di wilayah perkotaan.Sementara itu, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Noviza Temenggung, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai strategi untuk mendukung pencapaian program satu juta rumah.“Strategi yang sedang kami jalankan mencakup optimalisasi dana APBN, skema segmentasi pembiayaan, serta pemetaan dan pendayagunaan lahan milik negara seperti aset BUMN, tanah sitaan, aset eks BLBI, maupun lahan hasil sitaan Kejaksaan Agung,” terang Noviza.Menanggapi usulan Pemkot Bogor terkait pemanfaatan lahan eks BLBI, Noviza menyebutkan bahwa Kementerian PKP telah melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan DJKN Kemenkeu untuk mencari formula terbaik agar pemanfaatan lahan dapat berjalan tanpa melanggar regulasi yang ada.“Itu sudah kami bahas secara khusus, dan sedang dicari solusi terbaik agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi,” ujarnya.Noviza juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk melakukan pendataan kepemilikan rumah secara lebih akurat, agar data kebutuhan perumahan dapat tersaji dengan tepat sasaran.Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi dasar pembahasan di tingkat pusat dan mempercepat realisasi program perumahan rakyat di Jawa Barat.“Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita harapkan program ini dapat berjalan optimal dan menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting