Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bupati, Wali Kota, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jawa Tengah untuk tidak menaikkan tunjangan bagi pimpinan maupun anggota dewan.Imbauan tersebut disampaikan seusai rapat koordinasi bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis.“Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan,” tegas Luthfi.Luthfi meminta setiap bupati dan wali kota segera membahas persoalan tunjangan bersama DPRD masing-masing. Ia memberikan waktu satu minggu untuk melakukan rapat evaluasi agar keputusan yang diambil sesuai kemampuan keuangan daerah.“Evaluasi tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu kepada para bupati dan wali kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya,” jelasnya.Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa tunjangan untuk kunjungan luar negeri sudah dihapus.“Nggak ada, ke luar negeri dihapus,” ujarnya.Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan bahwa setiap daerah akan melakukan appraisal (penaksiran nilai) untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Hasil appraisal akan dievaluasi setelah sepekan.“Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya,” jelas Sumanto.Ia menambahkan, penaksir atau appraiser sudah ditunjuk untuk melakukan kajian. Selanjutnya, hasil appraisal akan dibahas kembali dengan gubernur agar tercapai kesepakatan terbaik.“Namanya appraisal, ya dikurangi nanti,” tandasnya.Melalui langkah ini, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjaga efisiensi anggaran daerah. Selain menghindari kenaikan tunjangan DPRD, kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting