Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 T atau naik 9,8 persen dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp690 T. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga porsi belanja pendidikan tetap 20 persen dari total APBN, sesuai amanat konstitusi dan keputusan DPR RI.“Anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi kita, 20 persen dijaga terhadap keseluruhan belanja negara,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis.Menkeu menjelaskan, anggaran pendidikan 2026 diarahkan pada tiga fokus utama penerima manfaat, yaitu siswa dan mahasiswa, tenaga pendidik, serta sarana dan operasional pendidikan.Sebesar Rp301,2 T dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa. Di antaranya, KIP Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 T untuk 1,2 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 T bagi 21,1 juta siswa SD hingga SMA, serta beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp25 T untuk 4.000 mahasiswa, riset, dan program strategis lain.Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyerap anggaran terbesar, yakni Rp223 T untuk menjangkau 82,9 juta penerima.Untuk tenaga pendidik, pemerintah menyiapkan Rp274,7 T. Alokasi tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 T untuk 754.747 guru, Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp3,2 T untuk 80.325 dosen, TPG ASN Daerah Rp69 T untuk 1,6 juta guru, serta berbagai tunjangan PNS dan gaji pendidik senilai Rp120,3 T.“Guru yang bukan PNS pun mendapatkan TPG dari APBN. Total ada 754.747 guru non-PNS dan juga dosen non-PNS yang tetap dibayarkan tunjangannya oleh negara,” jelas Sri Mulyani.Anggaran sebesar Rp150,1 T diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dan operasional sekolah maupun perguruan tinggi. Rinciannya antara lain Program Sekolah Rakyat Rp24,9 T untuk pembangunan 200 lokasi dan biaya operasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp64,3 T bagi 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional PAUD Rp5,1 T untuk 7,7 juta siswa, serta renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 T.Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp9,4 T untuk 201 PTN, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp3 T di sembilan lokasi.Sebagai bagian dari desentralisasi, Rp253,4 T dari total anggaran akan disalurkan melalui transfer ke daerah (TKDD). Dana ini digunakan untuk membiayai tunjangan guru negeri maupun swasta, BOS daerah, PAUD, serta program kesetaraan.“Melalui transfer ke daerah, fungsi pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutur Menkeu.Dengan alokasi tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai lebih merata, baik dari sisi akses, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun fasilitas pendukung. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting