Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir langsung dalam rapat yang beragendakan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid.“Hari ini, hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran DPR RI,” tulis Menkeu melalui akun Instagram resminya, @smindrawati.Dalam laporannya, Jazilul menyampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 disepakati dalam kisaran:Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%Inflasi: 1,5% – 3,5%Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per dolar ASSuku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$60 – US$80 per barelLifting minyak bumi: 605 ribu – 620 ribu barel per hariLifting gas bumi: 953 ribu – 1.017 ribu barel setara minyak per hariSelain itu, dalam postur makro fiskal 2026, disepakati:Pendapatan negara: 11,71% – 12,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB)Belanja negara: 14,19% – 14,83% dari PDBKeseimbangan primer: (0,18%) – (0,22%) dari PDBDefisit anggaran: (2,48%) – (2,53%) dari PDBPembiayaan anggaran: 2,48% – 2,53% dari PDBSri Mulyani menjelaskan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi landasan utama bagi penyusunan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan, yang direncanakan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2025 mendatang.“Laporan yang disampaikan oleh Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan,” jelas Menkeu.Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam menyusun asumsi ekonomi makro yang realistis dan adaptif terhadap tantangan global serta domestik.“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran dari Banggar DPR yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN agar dapat terus diandalkan menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia,” pungkas Sri Mulyani.Kesepakatan ini mencerminkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun fondasi fiskal yang kredibel, berkelanjutan, dan pro-rakyat guna mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting