Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan seusai mengikuti rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang Perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui, Bapak Presiden nantinya akan menyampaikannya kepada DPR pada tanggal 15 Agustus karena bertepatan dengan hari Jumat,” ujar Sri Mulyani.Menkeu menjelaskan, APBN 2026 akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program tersebut antara lain: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah, dan ketahanan pangan nasional.“Itu semuanya tadi telah kami laporkan agar mendapat arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya sudah sesuai dengan visi pembangunan yang ditetapkan,” jelasnya.Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk memastikan reformasi fiskal tetap dijalankan. Fokus utama diarahkan pada efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan, dan pengendalian defisit agar tetap terjaga secara sehat. APBN 2026, kata Menkeu, harus tetap menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Reformasi di sisi penerimaan negara harus tetap dilanjutkan agar kita bisa memperoleh penerimaan yang memadai. Belanja negara harus fokus pada program-program prioritas, sementara defisit anggaran harus dijaga pada level yang baik,” ujar Menkeu.Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya deregulasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat iklim usaha dan investasi di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, Presiden ingin agar perekonomian nasional tidak hanya bergantung pada APBN semata.“Bapak Presiden menekankan perlunya langkah-langkah deregulasi agar iklim usaha semakin kondusif. Perekonomian harus bisa tumbuh lebih mandiri, tidak hanya bergantung pada belanja negara. Ini termasuk pembenahan regulasi agar lebih sederhana, mendorong investasi dan perdagangan, serta memperbaiki tata kelola,” tegasnya.Rapat tersebut menjadi langkah awal strategis dalam memastikan APBN 2026 dapat dirancang secara realistis namun tetap ambisius dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo kepada DPR pada 15 Agustus mendatang. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting