Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya dalam rangka mendukung program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat.Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung RE Martadinata, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.Dalam kerja sama ini, proyek revitalisasi direncanakan berlangsung selama dua tahun dengan total luas lahan mencapai 78.550 hektare. Tahun ini, KKP menargetkan revitalisasi seluas 20.413,25 hektare, yang tersebar di empat kabupaten yaitu Bekasi (8.188,49 ha), Karawang (6.979,51 ha), Subang (2.369,76 ha), dan Indramayu (2.875,48 ha).Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam sambutannya menekankan pentingnya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang laut sebagai aset utama bangsa. Menurutnya, selama ini perhatian terhadap wilayah pesisir dan laut masih sangat minim dibandingkan wilayah daratan.“Laut adalah kekayaan besar Indonesia. Tapi budaya berpikir kita masih darat-sentris. Sungai dibelakangi, dibuang limbah, dan itu semua bermuara ke laut. Ini yang menyebabkan muara-muara dangkal, sungai tercemar, dan akhirnya laut kita rusak,” tegas KDM.Ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar telah melakukan berbagai langkah pemulihan lingkungan, termasuk menertibkan bangunan liar di bantaran sungai, melakukan penghijauan dengan pohon kelapa di sepanjang aliran sungai dan pantai, serta melibatkan personel marinir untuk menjaga kawasan tersebut.KDM juga menyampaikan bahwa revitalisasi tambak harus diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem yang berkelanjutan. Program ini akan mencakup pengelolaan mangrove, sistem pengairan yang baik, tambak ramah lingkungan, serta pelibatan tenaga kerja muda yang terlatih di sektor kelautan.“Saya targetkan dua tahun ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di sempadan sungai, dan tidak ada lagi pendangkalan muara,” tegasnya.Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia dalam konteks tantangan pengelolaan perairan dan lingkungan. Ia menekankan bahwa revitalisasi tambak ini merupakan bagian dari lima kebijakan strategis KKP.Lima kebijakan strategis tersebut antara lain: perluasan kawasan konservasi laut (dengan target 97,5 juta hektare pada 2045), penangkapan ikan secara terukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, serta pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti udang, ikan nila salin, kepiting, rumput laut, dan lobster.Kebijakan lainnya meliputi pengembangan pulau-pulau kecil menjadi destinasi kelas dunia dan rehabilitasi waduk serta danau strategis, termasuk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Ia juga menyinggung soal tingginya kandungan merkuri di Waduk Cirata yang dinilai sudah membahayakan.“Kami percaya dengan sinergi bersama Pak Gubernur, pendekatan yang dilakukan bisa jadi model nasional. Apa yang dilakukan di Jawa Barat bisa jadi acuan,” ujar Sakti.Penandatanganan MoU ini juga menandai dimulainya pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekosistem, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Pantura Jabar. Pemerintah pusat bahkan telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 T untuk mendukung implementasi program revitalisasi ini. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting