Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akurasi data, dan objektivitas dalam merespons isu tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa.Menteri ESDM menyayangkan beredarnya sejumlah informasi visual di media sosial yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menanggapi informasi yang beredar.“Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati,” ujar Bahlil.Sebelum keputusan diambil terkait keberlanjutan aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat, Bahlil mengungkapkan bahwa ia bersama tim telah meninjau langsung kondisi lapangan, khususnya di Pulau Gag—lokasi tambang PT Gag Nikel. Ia menyebutkan telah melihat langsung kondisi laut, lingkungan sekitar, serta proses reklamasi lahan bekas tambang.“Dokumentasi yang kami miliki menunjukkan laut masih jernih dan kawasan tambang telah direklamasi sebagian. Maka, informasi visual yang simpang siur justru bisa menimbulkan persepsi keliru terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.Dalam keterangannya, Bahlil juga menampilkan dokumentasi visual terkini dari lokasi tambang PT Gag Nikel. Foto-foto tersebut ditujukan sebagai klarifikasi atas beredarnya gambar yang dinilai menyesatkan.“Jadi sangatlah mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas,” imbuh Bahlil.Menurutnya, klarifikasi visual ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepercayaan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut sektor strategis seperti pertambangan dan lingkungan hidup.Bahlil mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam memilah informasi yang beredar, terutama yang menyangkut isu sensitif dan berdampak luas. Ia menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan, namun penyampaian harus didasarkan pada data dan fakta yang valid.“Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar karena kita semua ingin untuk Indonesia baik,” tegasnya.Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan keterbukaan informasi kepada publik dalam proses penataan sektor pertambangan, termasuk di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting