Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, yang membahas Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.Dalam rapat tersebut, delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan masing-masing yang disampaikan oleh para juru bicara fraksi. Pandangan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian resmi KEM PPKF oleh pemerintah pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2025 lalu.“Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rapat Paripurna sebelumnya, dan sesuai dengan Pasal 167 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, fraksi menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah,” ujar Adies Kadir dalam pembukaan rapat.Dalam KEM PPKF 2026, pemerintah mengajukan sejumlah indikator ekonomi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%, inflasi berada pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah diproyeksikan di angka Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,6% hingga 7,2%.Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dipatok antara USD60 hingga USD80 per barel, lifting minyak bumi ditargetkan pada 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, dan lifting gas di angka 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari.Di sisi fiskal, pemerintah memperkirakan pendapatan negara mencapai 11,71% hingga 12,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB, dan defisit anggaran berada dalam rentang 2,48% hingga 2,53% dari PDB.Untuk target pembangunan sosial dan kesejahteraan, RAPBN 2026 mematok penurunan tingkat kemiskinan ke 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44% – 4,96%, serta perbaikan rasio gini di rentang 0,377 – 0,380. Selain itu, Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan naik menjadi 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.Pandangan fraksi terhadap KEM PPKF menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan arah kebijakan fiskal tahun mendatang. Seluruh pandangan ini akan ditanggapi secara resmi oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan pada Selasa (1/7/2025).Kehadiran Menkeu Sri Mulyani bersama para Wakil Menteri Keuangan dan jajaran Kemenkeu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga komunikasi aktif dan transparansi dengan parlemen dalam proses perencanaan anggaran negara. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting