Jakarta (buseronline.com) - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa.Peluncuran e-katalog versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan melalui digitalisasi.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada kelompok kerja yang telah bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.Ia menekankan bahwa peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Peluncuran e-katalog versi 6.0 ini adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Presiden Prabowo.Ia juga mengungkapkan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan e-katalog versi terbaru ini.Presiden menargetkan bahwa penggunaan e-katalog ini dapat mengurangi biaya pengadaan hingga 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi sebesar 40-50 persen.Menurutnya, hal ini akan membawa dampak signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran pemerintah.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Ia mencatat bahwa Indonesia memiliki angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebesar 6, yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga, yang rata-rata memiliki angka ICOR sekitar 4 atau 5.“Efisiensi kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan transparan.Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting