Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp48,35 miliar kepada 16.118 pelaku usaha mikro yang terdampak bencana.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta untuk membantu memulihkan usaha sekaligus memperkuat modal agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, bersama Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal, pada 13 November 2026.
Timur Tumanggor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian
UMKM, Bank Sumut, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.
Ia mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian akibat bencana.
Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan yang rusak, maupun memulai kembali usaha yang sempat terhenti.
Timur mengakui bantuan Rp3 juta per penerima belum sepenuhnya dapat mengganti kerugian yang dialami masyarakat. Namun, bantuan tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit.
"Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peralatan dan menambah modal usaha. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk kembali berusaha. Pemerintah akan selalu hadir," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan pascabencana yang terjadi pada 2025, sebanyak 117.169 pelaku UMKM di Sumut terdampak. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota yang mencakup 1.143 desa dan kelurahan.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan petani yang kehilangan hasil panen, tetapi juga pedagang yang tempat usahanya rusak serta pelaku usaha kecil yang kehilangan peralatan dan modal.
Karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui perbaikan sarana pendukung usaha, pendampingan UMKM, dan penguatan akses pembiayaan.
Timur juga meminta perangkat daerah terkait mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan transparan. Pendataan terhadap pelaku usaha yang belum menerima bantuan juga perlu diperkuat untuk diakomodasi pada tahap berikutnya.