Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan pendapatan daerah tahun anggaran 2027 sebesar Rp12,09 triliun. Target tersebut meningkat 3,71 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11,66 triliun.
Target tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Sumut di Gedung
DPRD Sumut, pada 9 November 2026.
Timur yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 mempertimbangkan sejumlah asumsi strategis, mulai dari kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan hingga pencapaian sasaran pembangunan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Pemprov Sumut juga memperhitungkan potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi, serta inovasi digital.
"Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, termasuk fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat," ujar Timur.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengantisipasi potensi bencana, serta memperbaiki kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Sumut tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp12.096.934.629.371. Angka ini bertambah Rp432.814.350.878 dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp12.221.934.629.371 atau meningkat 4,65 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11.678.615.823.161.
Timur mengakui, keterbatasan kapasitas fiskal menjadi tantangan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Karena itu, pengalokasian anggaran harus dilakukan secara selektif, disiplin, dan berdasarkan prioritas pembangunan.
Ia menegaskan, program yang tumpang tindih, belum siap dilaksanakan, tidak mendukung sasaran pembangunan, maupun tidak memberikan manfaat memadai perlu dirasionalisasi.
Langkah tersebut bertujuan agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk membiayai program yang lebih mendesak, produktif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.